TRAGEDI ASMAT DAN BENCANA KEMISKINAN

May 09, 2018

Media Indonesia
Untuk kesekian kalinya kabar buruk datang dari provinsi paling timur Indonesia, Papua. Dalam beberapa hari terakhir santer diberitakan adanya kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Terhitung sejak bulan September 2017 kejadian ini telah menewaskan sedikitnya 63 anak yang tersebar di beberapa distrik (kecamatan). Diperkirakan angka tersebut akan terus bertambah mengingat masih banyak daerah yang belum termonitor.

Pemerintah pusat dan daerah pun langsung bergerak cepat menangani kasus ini. Tim medis yang dibantu TNI dan Polri melakukan penyisiran ke setiap kampung di Kabupaten Asmat. Medan yang berat dan minimnya alat transportasi membuat tim penanganan KLB campak dan gizi buruk mengalami kesulitan untuk menjangkau masyarakat yang ada di pedalaman. Dan ternyata masih banyak korban campak dan gizi buruk yang di temukan di beberapa kampung yang belum mendapatkan penanganan medis. Tak menutup kemungkinan jika kejadian ini akan terus membesar dan cakupannya semakin meluas.

KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat sedikit banyak mirip dengan kejadian sembilan tahun silam di Kabupaten Yahokimo. Kejadian Luar Biasa yang menewaskan lebih dari 100 korban jiwa tersebut diakibatkan karena bencana kelaparan akut yang melanda hampir di seluruh kecamatan di Yahokimo. Kedua kejadian ini memberikan sinyal kepada Indonesia bahwa bencana kemanusiaan belum mau menjauh dari bumi Cenderawasih.

Komitmen dunia internasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan telah tertuang dalam tujuan pertama dan kedua Sustainable Development Goals (SDGs).  Ditargetkan di tahun 2030 sudah tidak ada lagi kemiskinan (Zero poverty) dan kelaparan (Zero Starvation) di muka bumi ini. Akan tetapi realitas telah membukakan mata dunia bahwa perjalanan masih sangat panjang untuk mencapai kedua cita-cita tersebut. Kejadian KLB campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat seakan membuka wajah yang seberarnya bumi Papua. Kejadian inipun sontak mendapat sorotan nasional dan dunia internasional.

Pengetasan Kemiskinan
Merebaknya fenomena campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat bukan semata-mata disebabkan karena rendahnya cakupan imunisasi campak dan kurangnya asupan gizi bagi anak-anak. Ada hal lebih besar yang melatarbelakangi kejadian itu semua, yaitu kemiskinan yang berkepanjangan. Kejadian tersebut seakan membukakan kedua mata dunia bahwa masih banyak masyarakat Papua yang terbelenggu dalam kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Papua. Dalam publikasi angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, per bulan September 2017 Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Tercatat 910,42 ribu jiwa atau 27,76 persen penduduk Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Angka tersebut menempatkan Provinsi papua menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Berdasarkan konsep dan definisi, penduduk miskin ialah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulannya di bawah garis kemiskinan.  Garis kemiskinan sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM diukur berdasarkan kebutuhan minimum kalori seseorang per hari, yaitu 2100 kalori. Sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum yang dikeluarkan untuk perumahan, sandang, hiburan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebutlah yang melatarbelakangi merebaknya wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Minimnya asupan makanan bergizi menjadikan anak-anak rentan terhadap berbagai macam penyakit. Tidak akan ada artinya sebuah imunisasi jika tak didukung dengan pemenuhan asupan makanan bergizi yang cukup. Karena sejatinya kelaparan akut yang berujung pada kasus gizi buruk menjadi gerbang masuknya berbagai penyakit.

Akses Kesehatan
Selain karena faktor kemiskinan, faktor aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang minim di Papua juga pantas untuk menjadi sorotan. Dari total 29 kabupaten/kota di Papua, masih ada delapan kabupaten yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sedangkan untuk Puskesmas, hanya ada 394 dari total 541 distrik (kecamatan) yang ada di wilayah Papua. Sejatinya, setiap kecamatan harus memiliki sebuah Puskesmas yang berguna untuk melayani masyarakat setempat.

Minimnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada, membuat jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan penangan dan monitoring terhadap kesehatan masyarakat masih belum berjalan maksimal. Dan kejadi di Asmat menjadi bukti nyata dari lambatnya monitoring dan penanganan kesehatan masyarakat.

Faktor kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pola hidup sehat juga berperan besar terhadap beberapa kasus kematian anak dan gizi buruk. Kesadaran mereka berobat ke pusat pelayanan kesehatan ketika mereka sakit masih sangatlah minim. Hal itu dapat dilihat dari data publikasi BPS yang dimuat dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua tahun 2017.  Sebanyak 31,91 persen penduduk Papua yang mengalami keluhan kesehatan enggan memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan dengan alasan tidak perlu. Sedangkan 58,72 persen tidak memeriksakan penyakitnya ke pusat pelayanan kesehatan dengan alasan cukup dengan diobati sendiri.  Bercermin dari data tersebut, masyarakat Papua masih membutuhkan edukasi mengenai pentingnya memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan masyarakat setempat. 

Kasus-kasus seperti yang terjadi di Yahokimo dan Asmat akan terus membayang-bayangi masyarakat Papua jika tak segera keluar dari belenggu kemiskinan. Kejadian tersebut besar kemungkinan akan terus berulang jika keadaan sosial-ekonomi masyarakat Papua tak kunjung membaik. Percepatanan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif adalah salah satu cara untuk mengetaskan mereka dari jurang kemiskinan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah perlu adanya sinkronisasi program-program pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dari pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan menguntungkan masyarakatnya.
(Dimuat di Media Indonesia, Rabu, 23 Januari 2017)

You Might Also Like

0 komentar

INSTAGRAM